SBY sebagai presiden yang dipilih secara
langsung oleh rakyat pada Pemilu 2004 dan 2009. SBY disamping punya
kekurangan, ya punya kelebihan, manusiawi, diakui atau tidak. Ilustrasi: EraMAcro
Kalaupun agenda demontrasi menurunkan presiden misalnya, itu tidak serta merta presiden bisa diturunkan, proses penurun presiden tak semudah membalik telapak tangan, presiden di era reformasi itu dipilih oleh rakyat langsung, tidak pakai lembaga perwakilan! Jadi yang berhak atau bisa menurunkan presiden, ya rakyat langsung dan tentu saja pakai jalur konstitusi, agar pergantian pimpinan di tingkat tertinggi di Indonesia berjalan tertib, lancar dan damai.
Lalu kenapa mesti takut pada demontrasi? Bukankah ini konsekwensi dari demokrasi, yang memang mengizinkan adanya demontrasi atau unjuk rasa. Karena dengan adanya demontrasi itu berarti rakyat peduli pada pemerintahan, peduli pada negara, peduli pada nasib rakyat, peduli pada politik dan seterusnya. Hal tersebut juga salah satu alat untuk mengontrol pemerintah, bahwa apapun yang dilakukan pemerintah itu dipantau rakyat, pemerintahan yang terbuka, bukan yang tertutup.
Bukan masanya lagi pemerintah mengalihkan isu-isu besar dengan menutupinya dengan isu-isu lain, agar rakyat hilang perhatiannya pada isu besar tadi. Kasus-kasus yang menjadi “hutang” pemerintah, jika mungkin ya dapat diselesaikan menjelang berakhirnya kekuasaan kabinet Indonesia Bersatu jilid II( KIB II). Namun yang jelas urusan apapun yang ada di negara sebesar Indonesia tak akan tuntas semuanya, dari suatu periode ke periode lain selalu saja ada PR yang terjawab, ada PR yang tak tertangani, ada PR yang tak tuntas, ada PR yang menggantung dan menjadi beban pada periode berikutnya.
Apaboleh buat, begitulah pemerintahan kita di Indonesia, setiap kali terjadi pergantian kekuasaan, setiap kali juga ada proyek atau program yang tak berkelanjutan. Padahal setiap pergantian kekuasaan, ibarat anak tangga yang harus dilewati oleh setiap orang yang berkuasa, anak tangga satu diikuti anak tangga ke dua, anak tangga ke dua diikuti anak tangga ketiga begitu seterusnya, bukan mencari tangga baru dan mulai lagi dari tangga pertama, loh kapan selasai pembangunan ini? Kapan sejahteranya rakyat ini?
Pantas saja rakyat menjadi tak sabar dan demontrasi akan digelar besar-besaran. Bila itu terjadi, ya tak perlu takut dan jika agendanya, misalnya menurunkan SBY, loh kenapa takut? Masa SBY takut diturunkan dari kekuasaan? Bukankah kekuasaan itu amanah, yang bisa kapan saja diambil! Kekuasaan itu bukan sesuatu yang melekat pada diri yang tak bisa diambil oleh pihak lain. Kekuasaan itu hanya tempelan, yang bisa kapan saja di copot, namun untuk presiden memang tak bisa sembarangan dicopotnya, bukankhan ini aman?
Jadi SBY masih aman, lalu kenapa harus takut dengan demontrasi yang katanya akan besar-besaran? Atau yang takut bukan SBYnya, tapi orang-orang yang mendompleng pada kekuasaan SBY sekarang ini, yang takut kekuasaannya pun akan dipreteli bila terjadi pergantian kekuasaan, seperti jaman Orba dulu, dimana Suharto dipilih terus menerus sampai 32 tahun berkuasa, mengapa dipertahankan demikian lama? Ternyata para pedompleng itulah yang takut kekuasaanya ikut ambruk bersama ambruknya kekuasaan Suharto.
Ternyata benar, orang-orang di sekitar Suharto ikut ambruk terutama orang-orang yang terdekat dengannya dan banyak juga yang langsung “banting stir” menyelamatkan diri dan berteriak sekeras-kerasnya agar Suharto diadili, jadilah “pahlawan kesiangan”. Nah begitu juga, mungkin, ini mungkin saja orang-orang di sekitar SBY pun diam-diam sedang ancang-ancang untuk menghabisi SBY dan bila SBY terjungkal mereka siap “banting stir” dan menghakimi SBY rame-rame, toh kalau SBY tak lagi menjadi presiden tak ada yang perlu ditakuti, karena sudah tak punya kekuasaan lagi, tak punya hak preogatif lagi untuk mengganti menteri, misalnya. Begitulah bila kekuasaan isinya penuh dengan manusia-manusia yang tak berakhlak, hanya mengejar materi,” kursi’ atau jabatan.
Kekuasaan memang melenakkan, makanya banyak yang terlena dan lupa diri, bahwa kekuasaan itu pada hakekatnya adalah amanah yang sangat besar yang mesti dipertanggungjawabkan, bila rakyatnya sejahtera ini menjadi pahala yang besar, tapi kalau rakyat dipimpinya makin sengsara bahkan membenci pimpinan, wah ini bahaya, bisa-bisa bukan pahala yang didapat, tapi justru dosa besar. Kalau kekuasaan dilihat dalam kecamata politik saja memang menggiurkan, karena mendapat berbagai macam fasiltas negara, makanya banyak yang mati-matian ingin menjadi presiden dengan mengeluarkan biaya berapapun, dengan alasan singkat, bila jadi presiden biaya tadi lunas dan bahkan mungkin menjadi berkali-kali lipat.
Ini memang celaka, kekuasaan bukan dijadikan sarana memperbaiki nasib rakyat, tapi alat untuk memperkaya diri dan memperkaya orang-orang berada di sekelilingnya, hingga kekuasaan yang berada di sekelilingnya diberikan pada orang-orang yang dekat pada kekuasaan, bukan karena kompetensinya, bukan karena keahliannya, bukan karena bidangnya, tapi karena”konconya” sendiri. Jadi negara seperti rumahnya sendiri, yang mau diisi apa saja, ya semaunya sendiri, itulah yang terjadi di era Orba dulu, apakah di era reformasi sekarang ini sama? Ya anda lihat saja sendiri, sama atau tidak?
Posting Komentar