Pemerintah Revisi MP3EI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Negara Ani Yudhoyono dengan didampingi Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak (dua kiri) dan sejumlah menteri melihat maket perluasan Bandara Sepinggan di Kaltim Kontainer Terminal Kariangau, Balikpapan, Rabu (24/10/2012). Pada acara peresmian proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 bernilai Rp 18 triliun ini, SBY mengingatkan kepada Gubernur Kaltim dan segenap pejabat di Kaltim agar tetap memerhatikan kondisi lingkungan yang selaras dengan pembangunan infrastruktur di Kaltim. TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN 

BOGOR, EraMacro - Pemerintah merevisi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) antara lain berupa penyesuaian pembangunan infrastruktur dengan daya dukung alam/lingkungan.

"Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) yang dipimpin Menko Perekonomian tengah merevisi MP3EI dengan mempertimbangkan berbagai hal," kata Asisten Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo di Bogor, Minggu (24/3/2013).

Wahyu menyebutkan pembangunan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi harus disesuaikan dengan daya dukung alam sehingga tidak menimbulkan masalah lain terutama masalah lingkungan.

"MP3EI yang baru nantinya memperhatikan pengembangan ’green economy’," kata Wahyu Utomo.

Menurut dia, revisi MP3EI yang mempehatikan "green economy" juga sesuai dengan permintaan kepada negara mengenai perlunya pengurangan emisi gas rumah kaca.

"Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia akan menjadi pusat pertumbuhan, ke depan harus dibangun infastruktur yang sustainable," kata Wahyu.

Sebelumnya Deputi Kepala Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana Deddy S Priyatna juga mengungkapkan akan ada perubahan Peraturan Presiden (Perpres) tentang MP3EI.

Bappenas sudah menggelar rapat yang dihadiri sejumlah gubernur di Lampung untuk meminta masukan terkait MP3EI Koridor Sumatera.

Menurut dia, umumnya yang diminta oleh para gubernur tersebut bukan kawasan ekonomi (KEK) tapi  infrastruktur.

"Umumnya mereka minta pelabuhan, jalan, bandara, listrik, kereta api, pokoknya sebagian besar terakit perhubungan atau transportasi," katanya. 

Baca Selengkapnya»

Survei BI: Masyarakat Optimistis Terhadap Kondisi Ekonomi Saat Ini

Hasil Survei Konsumen yang dilakukan Bank Indonesia pada Februari 2012 lalu, dan telah dipublikasikan Jumat (22/3) menunjukkan, masyarakat optimistis terhadap kondisi ekonomi saat ini. Hal ini tercermin dari naiknya Indeks Kondisi Ekonomoi Saat Ini (IKE)  pada Februari yang mencapai 109,7 naik dibanding Januari yang tercatat 108,3. Sementara pada Februari 2012 IKE tercatat 103,5.

Terkait dengan IKE itu, dalam survei yang dilakukan terhadap 4.600 rumah tangga di 18 kota di tanah air dengan menggunakan metode stratified random samping itu diperoleh data Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) masyarakat pada Februari 2013 tercatat 116,8 atau naik 0,6 dibanding Januari 2013 yang mencatat angka  116,2, sementara pada Januari 2012 tercatat 111,7.

Terhadap penghasilan saat ini, survei menunjukkan dari 126,5 pada Februari 2013 dibanding 125,2 pada Januari 2003, sementara Februari 2012 tercatat 124,6. Masyarakat juga lebih banyak membeli barang tahan lama, dari 103,6 (Januari 2013) menjadu 108,2 (Februari 2013). Sementara Februari 2012 tercatat 98,2.

Namun demikian, terhadap ketersediaan lapangan pekerjaan terdapat penurunan indeks dari 95,2 pda Januari 2013 menjadi 94,4 pada Februari 2013. Namun dibanding Februari 2012 terdapat kenaikan cukup tinggi. Pada Februari 2012. Indek ketersediaan lapangan pekerjaan tercatat 82,9.

Ekspektasi Harga 3 bulan ke Depan

Kondisi cuaca yang semakin stabil dan musim panen yang semakin merata, mempengaruhi ekspeltasi konsumen terhadap tekanan harga secara umum pada 3 bulan yang akan datang.

Hampir semua kelompo harga bahan makan, makan jadi (termasuk minuman, rokok dan tembakau), perumahan, sandang, kesehatan, transport dan pendidikan menunjukkan pertumbuhan yang negatif.

Namun terhadap harga secara umum pada 6 bulan mendatang terdapat kenaikan dari 182,5 (Januari 2013) menjadi 183,4 (Februari 2013).

Baca Selengkapnya»

PASOKAN SOLAR KOSONG: Pemprov Berencana Ajukan Tambahan Solar 600.000 KL

SOLO—Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jateng berencana mengajukan penambahan kuota solar subsidi 2013. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jateng, Teguh Dwi Paryono, menyampaikan rencana kuota tambahan solar subsidi itu sebesar 600.000 kiloliter. Tapi, angka ini masih harus dihitung dulu dengan PT Pertamina dan memperoleh persetujuan dari Gubernur Jateng, Bibit Waluyo.
“Rencananya mau minta tambahan kuota 600.000 kiloliter. Tapi angka itu belum pasti, karena harus dihitung-hitung dulu dengan Pertamina,” kata Teguh, saat dihubungi Solopos.com  seusai rapat dengan pihak Kementerian ESDM, BPH Migas, Pertamina, Organda dan Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas (Hiswana Migas), Jumat (22/3/2013)
Dia membantah adanya krisis solar. “Solar tidak langka. Tapi memang penyalurannya harus diatur agar kuota solar yang tahun ini hanya sebanyak 1,8 juta kiloliter ini bisa tercapai hingga Desember 2013.”
Untuk meminta tambahan kuota ini, kata Teguh, pihaknya juga harus mempertimbangkan kebutuhan solar subsidi secara nasional. Menurutnya, kebutuhan bahan bakar minyak (BBM) subsidi sebanyak 48 juta kiloliter secara nasional saja diproyeksikan masih bisa jebol.
“Kalau kami minta, kami khawatir justru semakin memberatkan beban anggaran nasional.”
Menanggapi kekosongan stok solar di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) di Soloraya beberapa hari terakhir, Teguh menyampaikan bahwa tidak semua SPBU mengalami hal serupa. Pola distribusi solar yang semula berdasarkan omzet masing-masing SPBU, sekarang dialokasikan berdasar kuota.
Dia juga meminta kepada masyarakat agar tidak perlu panik menanggapi persoalan ketersediaan solar subsidi saat ini. Karena, dalam Peraturan Menteri (Permen) ESDM No 1/2013 sudah dijelaskan spesifikasi kendaraan yang boleh dan tidak boleh mengkonsumsi solar subsidi. Dia menjelaskan, untuk angkutan hilir seperti truk-truk di pelabuhan masih boleh mengkonsumsi solar subsidi.
Yang kedua, lanjut dia, truk perusahaan pertambangan, perkebunan dan kehutanan yang memiliki lahan seluas kurang dari 25 hektar juga masih boleh mengkonsumsi solar subsidi.
“Kebetulan, mayoritas perusahaan kehutanan dan perkebunan di Jateng rata-rata memiliki luas kurang dari 25 hektare. Yang lebih dari itu hanya Perhutani.”
Mengenai ketersediaan solar nonsubsidi, Teguh sudah menyerahkan kepada Pertamina untuk memaksimalkan ketersediaan solar nonsubsidi itu. Jika saat ini jumlah SPBU yang memiliki dispenser solar nonsubsidi masih sangat minim, pihaknya berharap Pertamina segera menyediakan solar nonsubsidi dengan kemasan jeriken. “Itu nanti yang atur Pertamina. Tapi saya harap segera.”

Baca Selengkapnya»

Harga Bawang Putih dan Bawang Merah 'Salip Menyalip'

EraMacro : Seperti kejar-kejaran, harga dua komoditas, bawang putih dan bawang merah saling salip menyalip. Di saat harga bawang putih sudah mulai menurun, harga bawang merah tak mau beranjak membaik.

"Harga bawang merah masih Rp 50 ribu dari kemarin, sedangkan bawang putih sudah merosot lumayan jauh menjadi Rp 40 ribu per kilo dari sebelumnya Rp 70 ribu," ungkap Tumiyem, pedagang bumbu di Pasar Palmerah, Jakarta Barat, saat ditemui Liputan6.com, Sabtu (23/3/2013).

Pedagang sayur dan bumbu lainnya, Suyatmi, menyatakan bawang merah asal Brebes telah susut dari Rp 60 ribu setiap kg pada posisi kemarin, kini menjadi Rp 40 ribu per kilo.

"Bawang putih cutting (belum dikupas) pernah mencapai titik tertinggi Rp 80 ribu per kg, dan jenis bulat sebesar Rp 60 ribu. Sementara harga pokok dari Pasar Induk Cibitung, sebesar Rp 36 ribu untuk cutting dan yang sudah dibersihkan Rp 45 ribu per kg," urainya.

Kenaikan harga bumbu masak tersebut, diakui Tumiyem membuat penjualan keduanya merosot cukup signifikan. Jika biasanya dia bisa menjual 15 kg bawang putih dan 20 kg bawang merah dalam sehari, kini hanya 5 kg.

"Kadang sekilo dalam sehari saja belum tentu terjual, sebab konsumen jadi menurunkan pembeliannya. Yang biasa beli sekilo, sekarang jadi cuma seperempat, se-ons dan ketengan," keluhnya.

Bahkan Suyatmi merasakan terjadi penurunan jumlah pendapatannya. Dari awalnya bisa mencapai Rp 1,6-1,7 juta per hari menjadi hanya Rp 800 ribu. "Tapi saya optimistis pekan depan, harga bawang merah bisa stabil karena pasokan akan datang ke Pasar Induk Cibitung," katanya.

Keduanya berharap, pemerintah dapat menstabilkan harga kebutuhan pangan, seperti bawang merah, bawang putih dan cabai rawit besar. "Semoga harganya bisa kembali stabil, jangan kemahalan yang hanya akan menguntungkan importir. Tapi juga jangan terlalu murah karena merugikan petani bawang," harap Tumiyem.

Dia juga meminta supaya pemerintah yang mengambilalih peran sebagai importir bawang, ketimbang harus melalui jasa importir terdaftar.

Baca Selengkapnya»