Pemerintah Revisi MP3EI

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersama Ibu Negara Ani Yudhoyono dengan didampingi Gubernur Kaltim, Awang Faroek Ishak (dua kiri) dan sejumlah menteri melihat maket perluasan Bandara Sepinggan di Kaltim Kontainer Terminal Kariangau, Balikpapan, Rabu (24/10/2012). Pada acara peresmian proyek Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025 bernilai Rp 18 triliun ini, SBY mengingatkan kepada Gubernur Kaltim dan segenap pejabat di Kaltim agar tetap memerhatikan kondisi lingkungan yang selaras dengan pembangunan infrastruktur di Kaltim. TRIBUN KALTIM/FACHMI RACHMAN 

BOGOR, EraMacro - Pemerintah merevisi Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) antara lain berupa penyesuaian pembangunan infrastruktur dengan daya dukung alam/lingkungan.

"Komite Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (KP3EI) yang dipimpin Menko Perekonomian tengah merevisi MP3EI dengan mempertimbangkan berbagai hal," kata Asisten Deputi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah Kemenko Perekonomian Wahyu Utomo di Bogor, Minggu (24/3/2013).

Wahyu menyebutkan pembangunan infrastruktur untuk memacu pertumbuhan ekonomi harus disesuaikan dengan daya dukung alam sehingga tidak menimbulkan masalah lain terutama masalah lingkungan.

"MP3EI yang baru nantinya memperhatikan pengembangan ’green economy’," kata Wahyu Utomo.

Menurut dia, revisi MP3EI yang mempehatikan "green economy" juga sesuai dengan permintaan kepada negara mengenai perlunya pengurangan emisi gas rumah kaca.

"Dengan jumlah penduduk yang besar, Indonesia akan menjadi pusat pertumbuhan, ke depan harus dibangun infastruktur yang sustainable," kata Wahyu.

Sebelumnya Deputi Kepala Bappenas Bidang Sarana dan Prasarana Deddy S Priyatna juga mengungkapkan akan ada perubahan Peraturan Presiden (Perpres) tentang MP3EI.

Bappenas sudah menggelar rapat yang dihadiri sejumlah gubernur di Lampung untuk meminta masukan terkait MP3EI Koridor Sumatera.

Menurut dia, umumnya yang diminta oleh para gubernur tersebut bukan kawasan ekonomi (KEK) tapi  infrastruktur.

"Umumnya mereka minta pelabuhan, jalan, bandara, listrik, kereta api, pokoknya sebagian besar terakit perhubungan atau transportasi," katanya.